"Big Bang" Desentralisasi

Ada sepuluh tren besar yang diramalkan bakal melanda masyarakat dunia pada era 1990-an. Satu dari sepuluh tren tersebut adalah bergesernya pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi (Naisbitt, 1982). Desentralisasi sendiri sebenarnya sudah menjadi gejala global tiga dekade sebelum ramalan tersebut ramai dibicarakan. Banyaknya negara yang melakukan ”migrasi” ke desentralisasi sekitar tahun 1960-an adalah awal ”big bang” (”ledakan keras") desentralisasi.

Oleh Ahmad Syam

 

 

Di beberapa negara, baik negara berkembang (developing country) maupun negara maju (developed country), transisi dari sentralisasi ke desentralisasi yang mereka lakukan dengan beberapa faktor dan pertimbangan. Pertama, adanya tuntutan perbaikan layanan publik sebagaimana yang terjadi pada sejumlah negara di Asia Timur (Jennie Litvack, Junaid Ahmad, Richard Bird (1998) dalam Sutoro Eko, 2003). Kedua, adanya upaya menata administrasi pemerintahan karena menganggap sistem sentralisasi yang diterapkan selama ini sangat tidak efektif (Haque, 1997).

Perbaikan sistem pelayanan publik adalah faktor pertama yang menggerakkan banyak negara beralih ke desentralisasi. Layanan-layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi dasar kependudukan belum terdistribusi kepada masyarakat dengan baik. Masyarakat kadang tidak mendapatkan akses layanan publik yang memadai karena kantor-kantor pelaksana layanan jauh dari jangkauan masyarakat. Kondisi tersebut bisa menjadi lebih buruk jika tingkat sebaran instansi penyedia layanan tidak proporsional dengan jumlah penduduk sehingga cenderung melahirkan sistem layanan yang tidak berkeadilan.

Desentralisasi kemudian menjadi suatu cara memperbaiki layanan kepada masyarakat. Pendelegasian wewenang pusat kepada daerah termasuk wewenang terkait layanan publik adalah upaya mendekatkan penyedia layanan publik kepada masyarakat. Semakin dekat sumber layanan publik ke masyarakat maka semakin adil pula sistem distribusi layanan bagi masyarakat.
Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, demi perbaikan mutu atau kualitas layanan, pemerintah daerah/lokal dapat mendelegasikan urusan pelayanan publik kepada pihak ketiga. Pemerintah hanya akan mengambil peran sebagai pengarah yang menyediakan jenis-jenis pelayanan sedangkan pihak yang memproses kegiatan produksi pelayanan dilakukan oleh pihak ketiga atau lembaga non pemerintah lainnya (Osborne dan Gaebler, 1992).

Faktor kedua yang mendorong suatu negara, terutama di negara berkembang, menerapkan desentralisasi adalah keinginan mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penataan manajemen pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi memang merupakan masalah besar di negara-negara berkembang yang sebagian besar merupakan bekas negara jajahan. Olehnya, salah satu strategi mengurangi tingkat kemiskinan dan memajukan perekonomian adalah manajemen pemerintahan yang terdesentralisasi.

Apa korelasi sistem yang terdesentralisasi dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan? Ada empat poin keuntungan yang akan diperoleh lembaga/negara yang menerapkan desentralisasi sebagaimana dikemukakan Osberne dan Gaebler (1992). Pertama, sistem yang terdesentralisasi akan lebih fleksibel dibandingkan yang tersentralisasi. Konsep ini membuat institusi yang menggunakannya dapat merespon dengan cepat perubahan-perubahan sekeliling dan juga merespon dengan segera kebutuhan kustomer/masyarakat. Dalam sudut pandang ekonomi, institusi yang ”sensitif’ terhadap perubahan tren dunia lalu membuat terobosan dan inovasi sebagai respons atas perubahan tersebut niscaya lebih maju ketimbang institusi yang kurang peka. Kedua, institusi yang terdesentralisasi akan lebih efektif ketimbang institusi yang tersentralisasi. Ilmu ekonomi sekali lagi mengajarkan bahwa faktor efektivitas adalah modal penting dalam memanej institusi berkembang lebih baik. Ketiga, sistem ini memungkinkan berkembangnya inisiatif-inisiatif yang inovatif. Dan yang keempat, desentralisasi akan menggerakkan moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih kuat, dan produktivitas yang lebih besar. Poin ketiga dan keempat adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Inisiatif yang inovatif bukan hanya memperkuat tanggung jawab para karyawan dalam suatu institusi tetapi membuat mereka semakin produktif.

Dengan karakter desentralisasi yang disebutkan di atas seperti efektif, fleksibel, inovatif, dan produktif maka korelasi desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat adalah suatu keniscayaan. Dari keempat karakter tersebut, inovasi merupakan penghubung utama antara desentralisasi sebagai konsep dengan perbaikan ekonomi/kesejahteraan sebagai dampak. Artinya, bila daerah diberikan kewenangan mengelola urusan pemerintahannya sendiri efeknya bukan hanya pada terbangunnya kemandirian lokal (local self reliance) tetapi juga akan menumbuhkembangkan prakarsa dan inovasi daerah.

Di banyak negara, inovasi menjadi faktor utama yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Pada sejumlah negara maju yang terkenal sebagai negara yang science based-technology (berbasis ilmu pengetahuan teknologi), evolusi teknologi adalah semacam pusat atau inti dari modern economic growth(pertumbuhan ekonomi modern) (Helpman, 2004). Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung di Belanda (abad ke-18), Inggris (abad ke-19), dan Amerika Serikat (abad ke-20) memang tidak terlepas dari inovasi teknologi yang tumbuh pesat di negara-negara tersebut. Sebenarnya negara lain di luar ketiga negara tersebut juga berbasis teknologi namun tidak melakukan upaya-upaya inovasi sehingga pertumbuhan ekonominya sedikit lebih melambat.

Pengalaman yang sama dalam hal perbaikan sektor ekonomi berkat inovasi juga dapat dijumpai di negara-negara berkembang. Inovasi kebijakan Five-Point Development Agenda yang salah satu agendanya adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Provinsi Bulacan, satu provinsi di sebelah utara Manila yang telah terdesentralisasi, memicu investasi dan membuka banyak peluang kerja. Pada tahun yang sama ketika kelima agenda tersebut diluncurkan tahun 2001 lalu, sekitar 2.598 perusahaan bisnis dan 282 kantor utama bank, baik yang berpusat di Manila maupun di kota-kota lainnya di Filipina, ramai-ramai membuka kantor cabang di Bulacan. Nilai investasi saat itu ditaksir sekitar 4.695 triliun peso Filipina dan menyerap kurang lebih 31.300 tenaga kerja. Dampaknya, tingkat resapan tenaga kerja di Bulacan pada tahun 2002 mencapai 90,8 persen atau lebih baik dbandingkan tahun 1998 yang hanya 90,1 persen. Pencapaian tersebut juga melampaui rata-rata resapan tenaga kerja di lima provinsi lainnya 89,2 persen dan resapan tenaga kerja secara nasional 89,9 persen (Edralin dan Collado, 2005).

Contoh negara lainnya yang melakukan inovasi kebijakan dalam bingkai desentralisasi adalah India (Vyasulu, 2005). Negara yang terletak di selatan Asia tersebut merupakan salah satu negara termiskin di dunia pada awal kemerdekaannya sekitar tahun 1950-an. Kondisi tersebut diperparah dengan program pengentasan kemiskinan yang cenderung sentralistik dalam arti program-program didesain oleh pemerintah pusat tanpa disesuaikan kebutuhan masyarakat. Kasus di Karnataka Utara dengan program pinjaman kepada masyarakat untuk membeli peralatan pertanian dengan bunga rendah sekilas dapat membantu masyarakat Karnataka keluar dari kemiskinan. Namun, kondisi tanah di Karnataka ternyata tidak begitu cocok untuk pengembangan pertanian sehingga peralatan yang telah dibeli akhirnya tidak digunakan. Tentu saja program tersebut gagal total. Faktor lain yang menjadi penyebab kegagalan program karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pembahasan rencana program. Kebijakan program tersebut akhirnya direvisi sekitar tahun 1980-an dengan lebih mempertimbangkan Karnataka sebagai wilayah yang memiliki otonomi. Pemerintah setempat pun membuat inovasi kebijakan berupa pelibatan Non-Governmental Organization (NGO) yang bertugas memberikan pelatihan kapasitas masyarakat. Selain itu pemerintah Karnataka juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program itu. Peran NGO yang dianggap berhasil kemudian ditiru oleh beberapa departemen sedangkan kebijakan pelibatan masyarakat dalam perencanaan program kemudian direplikasi sejumlah state government(provinsi) lainnya.

Ekonomi yang tumbuh dan kemiskinan yang berkurang hanyalah satu bagian dari keuntungan suatu sistem yang terdesentralisasi. Sebagai sistem yang terbangun dari pilar-pilar demokrasi sistem ini juga mendorong kemajuan dalam aspek-aspek akuntabilitas, transparansi, representasi, dan partisipasi. Namun demikian, aspek-aspek tersebut selalu membutuhkan inovasi sebagai ”ruh”nya.

Desentralisasi Indonesia di Simpang Jalan

Krisis politik yang berujung pada krisis ekonomi tahun 1997 di Indonesia seolah menjadi "blessing in disguise” - berkah yang tersembunyi(Mardiasmo, 2002). Andai saja krisis hebat yang meluluhlantakkan pondasi perekonomian bangsa itu tidak terjadi mungkin reformasi total, termasuk reformasi terkait implementasi sistem desentralisasi, tidak akan pernah menjadi agenda penting.

Sistem Desentralisasi memang bukan sistem baru di Indonesia. Para pendiri republik ini telah menyadari betapa pentingnya kekuasaan dan pengaturan pemerintahan dibagi ke dalam beberapa wilayah/provinsi di luar pemerintah pusat. Para pemimpin bangsa waktu kemudian merumuskan aturan mengenai pemerintahan daerah yakni Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1945. Undang-Undang tersebut mengatur antara lain penyelenggara pemerintahan sehari-hari yang dipegang oleh Komite Nasional Daerah. Setelah UU ini, selama tujuh periode, lahir aturan demi aturan hingga yang teranyar UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ada beberapa dampak positif implementasi otonomi daerah, terutama setelah pencanangan resminya tahun 1999 lalu, terhadap pemerintahan lokal. Dampak itu antara lain terbangunnya pemerintahan lokal yang semakin terbuka, tumbuhnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan unsur-unsur nonpemerintah, semakin banyak kepala daerah (bupati/walikota) yang memprakarsai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan merangsang berkembangnya modal sosial dengan hadirnya organisasi-organisasi nonpemerintah seperti LSM, jaringan lokal, maupun organisasi rakyat (Sutoro Eko, 2003).

Namun bukan hanya dampak positif, otonomi daerah di Indonesia juga masih sering berada di simpang jalan. Pemerintahan lokal yang terbuka kadang arahnya dibelokkan oleh para bupati yang karena merasa memegang basis massa yang kuat di daerah lalu secara perlahan mengubah citra dirinya sebagai ”raja-raja” baru di tingkat lokal. Ironisnya, tradisi politik para ”raja” baru tersebut cenderung feodal, sentralistik, birokratis, dan otoritarian.

Dengan sifat-sifat kepemimpinan lokal demikian di atas bukan tidak mungkin akan melemahkan proses kreatif dan menjadi ”blunder’ pertumbuhan ekonomi. Kasus di Sulawesi Selatan, misalnya, feodalisme yang masih terlalu kental mempengaruhi perencanaan suatu kebijakan/program. Banyak kabupaten yang secara kewilayahan sangat dekat tetapi karena kecenderungan feodalnya yang ditonjolkan sehingga masing-masing membuat kawasan industri. Masalahnya kemudian kawasan industri yang luasnya ratusan hektar hanya terisi oleh rumput-rumput liar. Akhirnya, kawasan industri yang dahulunya dibangun dengan anggaran besar bukannya menghasilkan untung malah buntung karena biaya operasional yang dikeluarkan jauh lebih besar ketimbang keuntungan yang diperoleh.

Penguatan pola-pola feodal dan otoritarian dari para pemimpin lokal tentu membawa pengaruh negatif untuk tumbuh-kembangnya inisiatif, prakarsa, inovasi, dan gagasan cerdas di daerah.
Padahal, meskipun ekonomi akan tetap bertumbuh dalam sistem desentralisasi sekalipun tanpa inovasi tetapi kecepatan pertumbuhan akan berbeda jika berada dalam sistem desentralisasi yang dilandasi inovasi dan terobosan baru.

 

 

Mengelola Pemerintahan dan Masyarakat dengan Hati

Dua kali mengikuti presentasi Bupati Iwan Bokings yang mengisahkan kiat dan kisah mengelola pemerintahan Kabupaten Boalemo, Gorontalo, tidak membuat saya bosan, sebaliknya semakin tertarik. Presentasi pertama pada Forum Kawasan Timur Indonesia di Ambon, November 2010 lalu dan yang kedua ketika sang bupati kembali dihadirkan di kantor BaKTI, April 2011. Berikut cerita-cerita menginspirasi yang disampaikan Iwan Bokings:

Oleh Ahmad Syam

Kabupaten Boalemo terbentuk berdasarkan UU No 50 Tahun 1999 dengan jumlah penduduk 140.043 jiwa yang mendiami 7 kecamatan dan 82 desa. Masyarakat Boalemo tergolong masyarakakat yang kritis karena menurut data pihak kepolisian antara tahun 2001-2004 unjuk rasa mencapai sekira 70-98 kali setahun atau sama dengan (minimal) 2 minggu sekali. Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata Rp9,8 miliar.

Bagaimana Iwan mendengar suara rakyat miskin? Pertama, bupati berkeliling dari dusun ke dusun untuk menginap di rumah masyarakat miskin. Sebanyak kurang lebih 168 pejabat eselon II/III yang merupakan bawahannya juga diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Harapannya, pengalaman yang didapatkan dari menginap (bukannya tidur karena hampir dikata para pejabat itu tidak sempat tidur karena ketiadaan ruangan, maklum rumah rakyat miskin tidak memiliki banyak fasilitas ruangan) membuka mata dan hati pejabat untuk lebih peduli dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Kedua, Iwan secara sengaja tidak membuatkan pagar rumahnya. Pos jaga pun ditiadakan. Alasannya agar masyarakat bebas keluar masuk bertamu ke rumahnya untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Selama menjabat bupati, Iwan memang telah menjadwalkan menerima tamu (masyarakat) usai shalat Shubuh, dari pukul 05.30-09.00.

Ketiga, Iwan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk “berani” melapor kepada bupati. Apa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat untuk ini? Selain disediakan forum konsultasi publik di tingkat desa/kecamatan/kabupaten, bupati juga membuka layananan SMS langsung ke nomor handphone (HP) bupati (sebelumnya bupati juga membelikan HP kepada tokoh-tokoh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sebagai sarana berkomunikasi dengan bupati).

Untuk mewujudkan apa yang telah didengarnya dari masyarakat maka Iwan melakukan penguatan transparansi dan akuntabilitas publik seperti penempelan pendapatan/gaji pejabat termasuk bupati/wakil bupati di depan pintu masuk Kantor Bupati Boalemo, ringkasan belanja APBD per SKPD termasuk belanja bupati ditempel di ruang tamu dalam bentuk baliho, publikasi APBD II dan realisasi anggaran melalui media cetak lokal, minimal sebulan sekali melalui RRI Gorontalo bupati melaksanakan dialog interaktif dengan masyarakat, menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar setiap papan proyek mencantumkan nama, foto, dan nomor HP pelaksana kegiatan, dan rekrutmen PNS secara transparan dengan mengumumkan hasil ujian peserta yang dicetak di baliho dan dipampang di alun-alun kota.

Untuk perbaikan layanan pendidikan maka Pemerintah Daerah (pemda) Boalemo mengalokasikan dana pendidikan rata-rata 22 persen (tahun 2011 sebesar Rp92,7 miliar dari total APBD Rp358 miliar), pemampangan biaya operasional sekolah, dana alokasi khusus ditempel secara terbuka di depan sekolah, melaksanakan sidak langsung ke kelas , program dusun pintar, dan lain-lain.

Sementara untuk layanan kesehatan, khususnya bagi balita gizi buruk, dibuatkan therapeutic feeding center (TFC). Balita tersebu diberikan makanan bergizi di ruang perawatan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga lebih menyerupai tempat bermain daripada “rumah sakit”. Orangtua (ibu) balita atau pejaganya juga diberikan makanan gratis 3 kali sehari. Jika kebetulan bapaknya (suami) berkunjung (termasuk mengunjungi isteri) maka tersedia “kamar suami” yang digunakan secara bergantian oleh para suami yang berkunjung.

Apa yang dilakukan Iwan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat? Untuk sektor pangan diberikan subsidi beras untuk rakyat miskin. Besar subsidi Rp1000 per kilogram (raskinas) dan subsidi Rp5.400 per kilogram (raskinda), serta bantuan beras dari dermawan untuk rakyat miskin melalui program raskindes sebanyak 5-10 kilogram per KK per bulan selama satu tahun. Selain itu pemberian bantuan benih jagung dan padi kepada para petani miskin dan pemberian bantuan bibit ayam arabi (sejenis ayam yang dapat bertelur setiap hari) dan sapi kepada petani miskin.

Untuk sektor papan membangun kawasan perumahan sehat dan murah bagi keluarga miskin yang semula tingga di rumah-rumah tidak layak huni. Tahun 2009 (61 unit type 36) Rp18,9 juta dengan kawasan perumahan berbentuk persegi. Tahun 2010 (76 unit type 36) seharga Rp21 juta per unit dengan kawasan perumahan berbentuk melingkar (bentuk melingkar lebih secara sosiologis dan psikologis sehingga menjadi acuan nasional untuk pembangunan suatu kawasan perumahan). Sedangkan tahun 2011 (75 unit type 36) Rp22 juta dengan model kawasan perumahan berbentuk oval. Kawasan perumahan tersebut sudah lengkap dengan fasilitas MCK, ruang pertemuan, pendidikan anak usia dini (PAUD), pelayanan kesehatan, dan televisi untuk publik ukuran 42 inch.

Menjemput Pasien, KTP, dan "Cahaya"

Hal paling menakutkan adalah sakit yang menyerang tiba-tiba. Apalagi bagi yang berdomisili jauh di pelosok desa, di ketinggian bukit-bukit, atau pun di pesisir pantai yang jauh dari pusat layanan kesehatan dan dokter. Namun, di Bantaeng hal tersebut ada solusinya. Tinggal menghubungi 113 atau 0413-22724, tim kesehatan segera menjemput.

Oleh Ahmad Syam

Fajar, 12 Januari 2011

Menggunakan ambulans dengan peralatan kesehatan modern, tim kesehatan atau dikenal Brigade Siaga Bencana (BSB) yang beranggotakan satu dokter umum dan satu perawat segera meluncur ke alamat rumah si sakit begitu mendapat panggilan.

Program BSB merupakan inovasi sektor layanan kesehatan yang ditemukan tim peneliti The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang berada di Bantaeng pada 4-13 Januari. Sebagai program klasifikasi terobosan baru, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng mengajukan program tersebut untuk diikutkan dalam penilaian Otonomi Awards 2011. Program ini adalah bukti komitmen kabupaten berpenduduk 176.708 jiwa (Bantaeng Dalam Angka 2010) untuk terus meningkatkan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam operasionalnya, BSB didukung 19 dokter umum, 10 perawat, dan satu sopir dengan lima unit ambulans. Sistem shift harian berlaku. Staf BSB juga dibekali keterampilan tanggap darurat melalui pelatihan general emergency life support (GELS) bagi dokter dan pelatihan basic trauma cardiac life support ( BTCLS) bagi perawat.

Secara umum, tim BSB bekerja bila mendapatkan panggilan dari masyarakat. Setiba di lokasi dokter langsung mendiagnosa si sakit untuk selanjutnya menentukan apakah hanya perlu dirawat di rumah, dirawat di puskesmas, atau harus dirujuk ke rumah sakit.

Inovasi layanan publiknya lainnya yang diupayakan kabupaten dengan luas wilayah 395,83 kilometer tersebut adalah perbaikan kualitas layanan pendidikan dasar. Sejak tahun 2002 Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga telah memprogramkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di seluruh sekolah dasar (SD) di Bantaeng. Program MBS merupakan suatu pendekatan pengelolaan sekolah yang pada tiga pilar utama yaitu membangun transparansi manajemen kepala sekolah, meningkatkan kualitas belajar mengajar melalui pendekatan PAKEM (Pembelajaran, Aktif, Efektif dan Menyenangkan), dan partisipasi masyarakat. Hasilnya, penerapan MBS telah membuahkan prestasi bagi peserta didik di Bantaeng. Indikatornya tercermin dari hasil ujian nasional yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya, rata-rata nilai ujian siswa/siswi dari 5,79 pada tahun 2007-2008) menjadi 6,00 pada 2009-2010.

Layanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga terus dipacu oleh daerah yang hampir 74,35 persen penduduknya hidup dari sektor pertanian tersebut. Melalui layanan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu keluarga (KK) gratis, pemerintah daerah berharap masyarakat terdata secara baik. Bahkan terdapat terobosan yang dilakukan sejak 2008 yakni program “jemput bola” layanan KTP, akta kelahiran, dan KK untuk masyarakat di pelosok desa.

Di luar layanan publik, sektor perekonomian juga menjadi prioritas kabupaten yang jaraknya sekira 120 kilometer dari Makassar. Hasil penelitian FIPO menemukan, dalam aspek pertumbuhan ekonomi kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Sulawesi Selatan tersebut terus membangun berbagai infrastruktur dan mendorong tumbuhnya investasi.

Saat ini telah terjalin kerja sama antara pemerintah daerah dan investor dalam pengolahan hasil perikanan. Produk Bantaeng Surimi dijalankan PT Global Seafood International Indonesia (GSII) membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan para nelayan.

Masih terkait perekonomian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) patut diapresiasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desa di Bantaeng. Substansi programdari 46 BUMDes tersebut adalah meningkatkan pendapatan masyarakat di desa. Caranya, pemerintah daerah memperkuat kelembagaan, manajemen pengelola, dan permodalan BUMDes dengan dana hibah Rp100 juta per BUMDes. Targetnya, BUMDes akan menjadi lokomotif perekonomian desa. Menjadi an-nur atau cahaya sebagaimana nama salah satu BUMDes di Desa Bonto Cinde, An-Nur. Demikian beberapa temuan program inovatif dan terobosan baru di Bantaeng. Kesimpulan umum, sebagian besar SKPD menunjukkan adanya perubahan dan keinginan untuk lebih baik yang tercermin dari program yang mereka ajukan dalam rangka Otonomi Awards 2011. Tentu ini kabar baik karena ada keyakinan bahwa seluruh upaya peningkatan kualitas program pada akhirnya bermuara pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.