Sunday, May 1, 2011

Menjemput Pasien, KTP, dan "Cahaya"


Hal paling menakutkan adalah sakit yang menyerang tiba-tiba. Apalagi bagi yang berdomisili jauh di pelosok desa, di ketinggian bukit-bukit, atau pun di pesisir pantai yang jauh dari pusat layanan kesehatan dan dokter. Namun, di Bantaeng hal tersebut ada solusinya. Tinggal menghubungi 113 atau 0413-22724, tim kesehatan segera menjemput.

Oleh Ahmad Syam

Fajar, 12 Januari 2011

Menggunakan ambulans dengan peralatan kesehatan modern, tim kesehatan atau dikenal Brigade Siaga Bencana (BSB) yang beranggotakan satu dokter umum dan satu perawat segera meluncur ke alamat rumah si sakit begitu mendapat panggilan.

Program BSB merupakan inovasi sektor layanan kesehatan yang ditemukan tim peneliti The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) yang berada di Bantaeng pada 4-13 Januari. Sebagai program klasifikasi terobosan baru, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng mengajukan program tersebut untuk diikutkan dalam penilaian Otonomi Awards 2011. Program ini adalah bukti komitmen kabupaten berpenduduk 176.708 jiwa (Bantaeng Dalam Angka 2010) untuk terus meningkatkan dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam operasionalnya, BSB didukung 19 dokter umum, 10 perawat, dan satu sopir dengan lima unit ambulans. Sistem shift harian berlaku. Staf BSB juga dibekali keterampilan tanggap darurat melalui pelatihan general emergency life support (GELS) bagi dokter dan pelatihan basic trauma cardiac life support ( BTCLS) bagi perawat.

Secara umum, tim BSB bekerja bila mendapatkan panggilan dari masyarakat. Setiba di lokasi dokter langsung mendiagnosa si sakit untuk selanjutnya menentukan apakah hanya perlu dirawat di rumah, dirawat di puskesmas, atau harus dirujuk ke rumah sakit.

Inovasi layanan publiknya lainnya yang diupayakan kabupaten dengan luas wilayah 395,83 kilometer tersebut adalah perbaikan kualitas layanan pendidikan dasar. Sejak tahun 2002 Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga telah memprogramkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di seluruh sekolah dasar (SD) di Bantaeng. Program MBS merupakan suatu pendekatan pengelolaan sekolah yang pada tiga pilar utama yaitu membangun transparansi manajemen kepala sekolah, meningkatkan kualitas belajar mengajar melalui pendekatan PAKEM (Pembelajaran, Aktif, Efektif dan Menyenangkan), dan partisipasi masyarakat. Hasilnya, penerapan MBS telah membuahkan prestasi bagi peserta didik di Bantaeng. Indikatornya tercermin dari hasil ujian nasional yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Misalnya, rata-rata nilai ujian siswa/siswi dari 5,79 pada tahun 2007-2008) menjadi 6,00 pada 2009-2010.

Layanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga terus dipacu oleh daerah yang hampir 74,35 persen penduduknya hidup dari sektor pertanian tersebut. Melalui layanan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, dan kartu keluarga (KK) gratis, pemerintah daerah berharap masyarakat terdata secara baik. Bahkan terdapat terobosan yang dilakukan sejak 2008 yakni program “jemput bola” layanan KTP, akta kelahiran, dan KK untuk masyarakat di pelosok desa.

Di luar layanan publik, sektor perekonomian juga menjadi prioritas kabupaten yang jaraknya sekira 120 kilometer dari Makassar. Hasil penelitian FIPO menemukan, dalam aspek pertumbuhan ekonomi kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Sulawesi Selatan tersebut terus membangun berbagai infrastruktur dan mendorong tumbuhnya investasi.

Saat ini telah terjalin kerja sama antara pemerintah daerah dan investor dalam pengolahan hasil perikanan. Produk Bantaeng Surimi dijalankan PT Global Seafood International Indonesia (GSII) membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan para nelayan.

Masih terkait perekonomian, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) patut diapresiasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desa di Bantaeng. Substansi programdari 46 BUMDes tersebut adalah meningkatkan pendapatan masyarakat di desa. Caranya, pemerintah daerah memperkuat kelembagaan, manajemen pengelola, dan permodalan BUMDes dengan dana hibah Rp100 juta per BUMDes. Targetnya, BUMDes akan menjadi lokomotif perekonomian desa. Menjadi an-nur atau cahaya sebagaimana nama salah satu BUMDes di Desa Bonto Cinde, An-Nur. Demikian beberapa temuan program inovatif dan terobosan baru di Bantaeng. Kesimpulan umum, sebagian besar SKPD menunjukkan adanya perubahan dan keinginan untuk lebih baik yang tercermin dari program yang mereka ajukan dalam rangka Otonomi Awards 2011. Tentu ini kabar baik karena ada keyakinan bahwa seluruh upaya peningkatan kualitas program pada akhirnya bermuara pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

2 comments:

erwin said...

Semoga pelayanan ke Masyarakat semakin baik, terutama untuk kesehatan dan pendidikan gratis..

Jalan Sunyi said...

semoga, ayo dorong terus...