BUMDes Penuhi Kebutuhan Warga Sepenuh Desa

Grafis: Ranking Kabupaten/Kota Otonomi Awards 2011 Kategori Pemberdayaan Ekonomi

Kabupaten Bantaeng berhasil meraih trofi Otonomi Awards 2011 dari The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) pada kategori pemberdayaan ekonomi lokal. Terobosan yang dilakukan kabupaten di kaki Gunung Lompobattang ini adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desanya. Bagaimana gambaran terobosan tersebut? Berikut kupasan atas program tersebut.

Ahmad Syam
Fajar, 27 Juli 2011

Luas wilayah Bantaeng 395,83 kilometer persegi atau kabupaten terkecil di Sulawesi Selatan (Sulsel). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng hanya Rp16.406.093.325, PAD terkecil kedua di Sulsel. Namun, data yang dihimpun melalui buku Sulawesi Selatan Dalam Angka 2010 dari Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel menunjukkan, pertumbuhan ekonomi daerah berjarak kurang lebih 120 kilometer arah selatan Makassar ini tidaklah tergolong kecil. Pertumbuhan ekonomi Bantaeng 2009 sebesar 7,32 persen atau terbesar ke-8 dari 24 kabupaten/kota se-Sulsel.

Laju pertumbuhan ekonomi Bantaeng memang terus menanjak dalam kurun lima tahun terakhir. Selain faktor investasi yang terus membaik, kabupaten dengan ikon baru berupa apel dan stroberi ini juga berangkat dari visi pembangunan yang jelas yakni pembangunan berbasis desa mandiri. Visi yang diharapkan memperkuat ekonomi desa karena dari desa yang kuat akan terbangun kecamatan yang kuat dan kecamatan yang kuat akan membentuk, tentu saja, kabupaten yang kuat.

Bagaimana visi tersebut diimplementasikan? Sejak tahun 2006 Pemerintah Daerah (Pemda) Bantaeng telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu poin dalam perda tersebut menyebutkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 

 

    

Pembentukan BUMDes oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bantaeng melalui tiga fase. Pertama, tahap fasilitasi pendirian BUMDes di 46 desa pada tahun 2008. Kedua, tahap penguatan kapasitas pengelolaan BUMDes pada 2009. Fase ini meliputi pendampingan terhadap pengelola dan pelatihan manajemen, persiapan piranti organisasi (Anggaran Dasar-AD/Anggaran Rumah Tangga-ART, akta organisasi), persiapan rencana penggunaan anggaran hingga penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP). Lalu, fase ketiga adalah penguatan modal usaha berupa penyaluran bantuan hibah untuk anggaran operasional BUMDes. Tahap ini dilakukan pada awal 2010 dan masing-masing BUMDes menerima Rp100 juta.

Pada setiap pembentukan BUMDes selalu diawali dengan musyawarah desa dan dimintakan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian dilegalisir oleh notaris. BUMDes yang telah berdiri tersebut kemudian membentuk pengurus yang terdiri dari unsur pemerintah desa sebagai penasehat/komisaris dan unsur masyarakat sebagai pelaksana/direksi.

Setelah lembaga dan pengelola terbentuk maka langkah selanjutnya adalah menjalankan BUMDes berdasarkan kaidah-kaidah lembaga ekonomi. Misalnya, penguatan modal BUMDes mengacu pada Rencana Kegiatan Usaha (RKU) dan SOP dari masing-masing BUMDes. Setiap BUMDes juga harus memiliki core business berdasarkan potensi desa di mana BUMDes tersebut berada. Misalnya, satu desa yang potensi ekonominya sektor pertukangan maka BUMDes diarahkan untuk bergerak di sektor pertukangan meskipun tetap memungkinkan menggarap potensi ekonomi desa lainnya. Dalam menjalankan core business-nya, BUMDes memiliki channeling dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Artinya, kegiatan sektor pertanian maka koordinasinya dengan Dinas Pertanian. 

   

Saat ini BUMDes di Bantaeng mengelola beragam jenis kegiatan usaha diantaranya: grosir barang campuran, perdagangan hasil bumi, toserba, pengadaan saprodi, bantuan modal usaha pedagang kecil, jasa rekening listrik, pengelolaan air minum, penggemukan sapi, usaha simpan pinjam, usaha layanan alat tulis kantor (ATK), jasa foto copy, pertukangan, dan lain sebagainya. Guna semakin menggiatkan usaha BUMDes, enam BUMDes yang bergerak di sektor perdagangan hasil pertanian dan terletak di wilayah-wilayah ketinggian mendapatkan bantuan mobil operasional.

Setahun setelah mendapatkan dana stimulan sebagian besar BUMDes telah beroperasi normal. Melayani kebutuhan masyarakat di desa sehingga masyarakat tidak perlu membuang biaya transportasi ke kota untuk berbelanja karena sebagian besar kebutuhnya bisa dipenuhi di BUMDes. Alhasil, transaksi harian di BUMDes tercatat pada kisaran Rp200 ribu-Rp1 juta.

Bantaeng Unggul

Program pemberdayaan ekonomi lokal yang dilakukan Bantaeng melalui BUMDes merupakan program paling menonjol dari segi terobosan dibandingkan semua program pemberdayaan lainnya yang diajukan kabupaten/kota. Bahkan, jika disandingkan dengan program BUMDes milik daerah yang lain tetap BUMDes di Bantaeng masih jauh lebih unggul. 

Penyerahan dana hibah (Foto: Istimewa)

Pelatihan Pendampingan (Foto: Istimewa)

 

Pertama, program BUMDes di Bantaeng telah didukung perda khusus tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang diharapkan dapat menjamin keberlanjutan program. Di daerah lainnya aturan mengenai BUMDes masih mengikut dalam perda yang mengatur pemerintahan desa secara umum misalnya terdapat di Kabupaten Luwu.        

Kedua, program BUMDes di Bantaeng telah menyebar merata di seluruh desa-desa di Bantaeng. Terdapat 46 desa di Bantaeng dan seluruhnya telah memiliki BUMDes. Di daerah lainnya program BUMDes baru mencakup paling banyak 10 desa.

Ketiga, komitmen Pemda Bantaeng terkait pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes sangat kuat yang tercermin besarnya perhatian pemda terhadap penguatan BUMDes dari fasilitasi pelatihan manajemen hingga penguatan modal awal berupa dana hibah Rp100 juta per BUMDes. Di daerah lain dana stimulan semacam ini hanya berkisar antara Rp20 juta-Rp40 juta.

Program BUMDes di Bantaeng juga unggul berdasarkan tiga komponen penilaian milik FIPO: inovasi, survei publik, dan eksisting data. Nilai inovasi adalah nilai yang diperoleh dari peneliti yang mengukur tingkat inovasi dan kadar terobosan daerah atas program yang dibuatnya. Wawancara mendalam atau in-depth interview dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi pintu informasi bagi peneliti untuk menelusuri inovasi dan terobosan pemda. Nilai survei publik bersumber dari hasil konfirmasi program kepada masyarakat yang mencakup 100 responden per kabupaten/kota. Responden berasal dari berbagai latar belakang profesi, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan nilai eksisting data diambil dari hasil analisis dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemda seperti APBD, Renstra/RPJMD, Perda, dan lain sebagainya.

Hasilnya, skor Bantaeng dari akumulasi untuk ketiga komponen penilaian tersebut adalah yang tertinggi yakni 226 poin (lihat grafis), tepat di atas empat kabupaten/kota yang menjadi pesaing terdekat yakni Luwu Timur, Sinjai, Sidrap, dan Makassar. (ahmadsyam_1@yahoo.com)

http://ahmad-syam.blogspot.com.au/2011/08/menjemput-pasien-mendekatkan-layanan.html