Partisipasi masyarakat adalah bagian dari modal pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah (pemda) terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam program daerah. Kabupaten Luwu Utara, misalnya, menggagas arisan jamban dan pasar desa swadaya untuk mendekatkan dua fasilitas vital, jamban dan pasar, tersebut kepada masyarakat.
Oleh Ahmad Syam
Monitoring dan evaluasi (monev) Otonomi Awards (OA) 2011 yang berlangsung 16-24 Februari lalu di Luwu Utara menemukan sejumlah program yang mencerminkan upaya kabupaten berpenduduk 321.979 jiwa (2009) menggerakkan masyarakat mengenali dan mengatasi masalahnya. Program-program tersebut antara lain, arisan jamban keluarga (jaga) dari Dinas Kesehatan dan pembangunan/pengelolaan pasar desa partisipatif oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD).
Arisan jamban adalah inisiatif tenaga kesehatan desa/puskesmas. Program ini diadakan untuk mengatasi masih rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat seperti menggunakan jamban. Kondisi menjadi lebih parah karena fasilitas jamban yang masih kurang karena masyarakat terkendala biaya untuk membuat jamban di rumah masing-masing.
Langkah pertama yang dilakukan tim tenaga kesehatan adalah menyosialisasikan pentingnya jamban terutama untuk menghindarkan masyarakat dari penyakit yang dapat ditimbulkan dari membuang hajat di kali dan sungai. Selanjutnya, tim berkoordinasi dengan kepala desa untuk membentuk kelompok-kelompok arisan jaga.
Implementasi arisan jaga sebagaimana yang berlangsung di Desa Marannu, Kecamatan Baebunta, misalnya, diawali dengan membentuk sejumlah kelompok arisan jaga di mana setiap kelompok beranggotakan sepuluh rumah. Iuran bulanannya adalah Rp40 ribu per rumah dengan demikian dalam sebulan terkumpul Rp400 ribu yang cukup untuk membangun satu jamban sederhana.
Arisan jaga yang diperkenalkan di beberapa desa lainnya berdampak membaiknya cakupan jamban di kabupaten yang ibu kotanya berkedudukan di Masamba tersebut. Data menunjukkan, cakupan penggunaan jamban pada 2008 adalah 59,71 persen (36.699 dari total 61.458 rumah memiliki jaga). Pada 2010 data tersebut meningkat karena cakupan penggunaan jamban menjadi 68,23 persen (46.114 dari total 67.586 rumah memiliki jamban).
Pada sektor penguatan ekonomi masyarakat desa dirintis pula sejumlah pasar desa yang mengandalkan swadaya masyarakat. Secara ekonomis program ini bertujuan mendekatkan dan memudahkan masyarakat desa menjual hasil kebun dan pertanian yang mereka hasilkan. Masyarakat desa tidak perlu lagi ke pasar kecamatan sehingga dapat menghemat biaya transportasi.
Model pembangunan pasar partisipatif memungkinkan pemda dapat menghemat pengeluaran daerah. Sebelum model partisipatif dijalankan pemda harus menanggung seluruh biaya pembangunan yang menelan Rp125 juta per pasar. Sekarang sebagian besar biaya bersumber dari swadaya masyarakat sementara pemda cukup memberikan dana hibah Rp40 juta per pasar.
Bukan hanya berdampak pada efisiensi dan efektivitas anggaran, pelibatan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan pasar juga memunculkan rasa memiliki masyaratkat terhadap fasilitas pasar sehingga mereka peduli terkait pemeliharaan dan pengembangan pasar.
Bukti efek positif pelibatan masyarakat dari awal perencanaan pembangunan pasar terlihat di Pasar Desa Sukaraya, Kecamatan Bone Bone. Pasar yang juga dapat diakses oleh warga dari lima desa tetangga terdekat tersebut kini telah menghimpun dana kas Rp90 juta yang diperoleh dari retribusi pedagang setiap minggu. Rencananya dana itu akan digunakan untuk pembangunan los pasar permanen.
Selain kedua program di atas, kabupaten yang tahun ini memasuki usia yang ke-12 tahun tersebut juga menjadi pelopor e-procurement (tender melalui internet) dan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Program e-procurement Luwu Utara adalah yang pertama di Sulsel dan bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tender melalui internet ini memungkinkan pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien, transparan, non diskriminatif, dan akuntabel.
Secara umum, sejak soft launching 2009 lalu e-procurement telah memberikan dampak positif bagi upaya efisiensi anggaran pemda. Pada 2009 terjadi efisiensi anggaran sebesar 10,70 persen dari 235 paket yang dilelang dengan total anggaran Rp133,9 miliar. Sedangkan pada 2010 efisiensi anggaran sebesar 6,71 persen dari 97 paket yang dilelang dengan total anggaran Rp83,88 miliar.
Untuk sektor pengembangan sumber energi alternatif dan fasilitasi listrik kepada masyarakat, kabupaten yang menjadi ikon kakao di Sulsel ini telah membangun kurang lebih 32 unit PLTMH dengan total kapasitas produksi 535 kilowatt. Seluruh unit PLTMH tersebut mendistribusikan listrik kepada 2.689 rumah tangga.
Demikian, beberapa catatan penting dari hasil monev FIPO atas program yang dijalankan Luwu Utara. Secara umum dapat disimpulkan, terdapat upaya pemda meningkatkan derajat sehat dan ekonomi masyarakatnya serta upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. (ahmadsyam_1@yahoo.com)
No comments:
Post a Comment