Mengelola Pemerintahan dan Masyarakat dengan Hati

Dua kali mengikuti presentasi Bupati Iwan Bokings yang mengisahkan kiat dan kisah mengelola pemerintahan Kabupaten Boalemo, Gorontalo, tidak membuat saya bosan, sebaliknya semakin tertarik. Presentasi pertama pada Forum Kawasan Timur Indonesia di Ambon, November 2010 lalu dan yang kedua ketika sang bupati kembali dihadirkan di kantor BaKTI, April 2011. Berikut cerita-cerita menginspirasi yang disampaikan Iwan Bokings:

Oleh Ahmad Syam

Kabupaten Boalemo terbentuk berdasarkan UU No 50 Tahun 1999 dengan jumlah penduduk 140.043 jiwa yang mendiami 7 kecamatan dan 82 desa. Masyarakat Boalemo tergolong masyarakakat yang kritis karena menurut data pihak kepolisian antara tahun 2001-2004 unjuk rasa mencapai sekira 70-98 kali setahun atau sama dengan (minimal) 2 minggu sekali. Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata Rp9,8 miliar.

Bagaimana Iwan mendengar suara rakyat miskin? Pertama, bupati berkeliling dari dusun ke dusun untuk menginap di rumah masyarakat miskin. Sebanyak kurang lebih 168 pejabat eselon II/III yang merupakan bawahannya juga diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Harapannya, pengalaman yang didapatkan dari menginap (bukannya tidur karena hampir dikata para pejabat itu tidak sempat tidur karena ketiadaan ruangan, maklum rumah rakyat miskin tidak memiliki banyak fasilitas ruangan) membuka mata dan hati pejabat untuk lebih peduli dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Kedua, Iwan secara sengaja tidak membuatkan pagar rumahnya. Pos jaga pun ditiadakan. Alasannya agar masyarakat bebas keluar masuk bertamu ke rumahnya untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Selama menjabat bupati, Iwan memang telah menjadwalkan menerima tamu (masyarakat) usai shalat Shubuh, dari pukul 05.30-09.00.

Ketiga, Iwan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk “berani” melapor kepada bupati. Apa fasilitas yang diberikan kepada masyarakat untuk ini? Selain disediakan forum konsultasi publik di tingkat desa/kecamatan/kabupaten, bupati juga membuka layananan SMS langsung ke nomor handphone (HP) bupati (sebelumnya bupati juga membelikan HP kepada tokoh-tokoh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sebagai sarana berkomunikasi dengan bupati).

Untuk mewujudkan apa yang telah didengarnya dari masyarakat maka Iwan melakukan penguatan transparansi dan akuntabilitas publik seperti penempelan pendapatan/gaji pejabat termasuk bupati/wakil bupati di depan pintu masuk Kantor Bupati Boalemo, ringkasan belanja APBD per SKPD termasuk belanja bupati ditempel di ruang tamu dalam bentuk baliho, publikasi APBD II dan realisasi anggaran melalui media cetak lokal, minimal sebulan sekali melalui RRI Gorontalo bupati melaksanakan dialog interaktif dengan masyarakat, menginstruksikan kepada seluruh SKPD agar setiap papan proyek mencantumkan nama, foto, dan nomor HP pelaksana kegiatan, dan rekrutmen PNS secara transparan dengan mengumumkan hasil ujian peserta yang dicetak di baliho dan dipampang di alun-alun kota.

Untuk perbaikan layanan pendidikan maka Pemerintah Daerah (pemda) Boalemo mengalokasikan dana pendidikan rata-rata 22 persen (tahun 2011 sebesar Rp92,7 miliar dari total APBD Rp358 miliar), pemampangan biaya operasional sekolah, dana alokasi khusus ditempel secara terbuka di depan sekolah, melaksanakan sidak langsung ke kelas , program dusun pintar, dan lain-lain.

Sementara untuk layanan kesehatan, khususnya bagi balita gizi buruk, dibuatkan therapeutic feeding center (TFC). Balita tersebu diberikan makanan bergizi di ruang perawatan yang telah didesain sedemikian rupa sehingga lebih menyerupai tempat bermain daripada “rumah sakit”. Orangtua (ibu) balita atau pejaganya juga diberikan makanan gratis 3 kali sehari. Jika kebetulan bapaknya (suami) berkunjung (termasuk mengunjungi isteri) maka tersedia “kamar suami” yang digunakan secara bergantian oleh para suami yang berkunjung.

Apa yang dilakukan Iwan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat? Untuk sektor pangan diberikan subsidi beras untuk rakyat miskin. Besar subsidi Rp1000 per kilogram (raskinas) dan subsidi Rp5.400 per kilogram (raskinda), serta bantuan beras dari dermawan untuk rakyat miskin melalui program raskindes sebanyak 5-10 kilogram per KK per bulan selama satu tahun. Selain itu pemberian bantuan benih jagung dan padi kepada para petani miskin dan pemberian bantuan bibit ayam arabi (sejenis ayam yang dapat bertelur setiap hari) dan sapi kepada petani miskin.

Untuk sektor papan membangun kawasan perumahan sehat dan murah bagi keluarga miskin yang semula tingga di rumah-rumah tidak layak huni. Tahun 2009 (61 unit type 36) Rp18,9 juta dengan kawasan perumahan berbentuk persegi. Tahun 2010 (76 unit type 36) seharga Rp21 juta per unit dengan kawasan perumahan berbentuk melingkar (bentuk melingkar lebih secara sosiologis dan psikologis sehingga menjadi acuan nasional untuk pembangunan suatu kawasan perumahan). Sedangkan tahun 2011 (75 unit type 36) Rp22 juta dengan model kawasan perumahan berbentuk oval. Kawasan perumahan tersebut sudah lengkap dengan fasilitas MCK, ruang pertemuan, pendidikan anak usia dini (PAUD), pelayanan kesehatan, dan televisi untuk publik ukuran 42 inch.